Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas AM Djiwandono menyampaikan realisasi defisit APBN 2024 mampu dijaga di level 2,29 persen PDB. Capaian ini bahkan lebih rendah dari outlook dalam laporan semester I/2024 sebesar 2,70 persen PDB.
Thomas, dalam Konferensi Pers APBN Kita, menyebutkan penurunan defisit ini didukung oleh kinerja penerima negara yang solid serta pengendalian belanja yang efektif. Pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas dan memastikan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat.
|Baca juga: OCBC Hong Kong Lepas 33% Saham di Hong Kong Life
|Baca juga: Gen Z Jadi Target Baru Asuransi di Asia Pasifik, Begini Strategi Menggaetnya!
Defisit yang terkendali tersebut seiring dengan pembiayaan utang yang juga berhasil diturunkan hingga Rp91,5 triliun. Realisasi ini didukung pengelolaan pembiayaan utang yang terukur didukung pembiayaan non utang yang lebih produktif dan efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berhasil mencapai Rp45,4 triliun.
“SILPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN di 2025. Memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di 2025,” jelas Wamenkeu, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 8 Januari 2025.
Kinerja pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) juga terjaga di tengah dinamika kondisi global. Pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp34,59 triliun ytd, menunjukkan daya tarik SBN bagi investor dalam negeri maupun asing. Selain itu, yield SBN juga terkendali didukung oleh likuiditas pasar yang terjaga.
Bid to cover ratio lelang SBN sepanjang 2024 sebesar 2,3 kali. “Stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga didukung oleh fundamental makroekonomi yang solid dan kinerja pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi faktor utama yang menarik minat investor,” jelas Wamenkeu.
|Baca juga: DAI Siap Ambil Langkah Strategis Hadapi Putusan MK soal Pasal 251 KUHD
|Baca juga: Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Ternyata Ini Keuntungannya!
Di sisi lain, sampai dengan 31 Desember 2024 pembiayaan investasi pemerintah telah dicairkan sebesar Rp81,49 triliun antara lain untuk sektor pendidikan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, dan penguatan ekspor nasional.
“Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi di 2024 untuk sektor sektor prioritas yang mendukung pelayanan publik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Thomas.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
