1
1

Wamenkeu: Pemerintah Berkomitmen Tangani Isu Perubahan Iklim

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. | Foto: Kementerian Keuangan

Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penanganan isu perubahan iklim. Komitmen ini tertuang dalam sisi pengelolaan anggaran APBN yang mendukung keberlanjutan ekonomi hijau dan pengelolaan perubahan iklim berdasarkan prinsip just and affordable transition.

“Dalam anggaran kami menguraikan komitmen terhadap ekonomi hijau dalam tiga bagian terpenting anggaran. Setiap anggaran negara memiliki tiga bagian penting yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dikutip dari keterangannya, Rabu, 3 Juli 2024.

“Saya ingin menunjukkan sedikit tentang komitmen terhadap lingkungan dan transisi ekonomi,” tambahnya, pada Acara Peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia oleh Decarbonization for Development Lab CSIS Indonesia.

Sisi pendapatan APBN tidak hanya terkait dengan mengumpulkan penerimaan negara yang akan digunakan sebagai belanja, termasuk untuk mendukung ekonomi hijau. Namun, kebijakan pendapatan negara digunakan untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi aktivitas ekonomi, termasuk terkait dengan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi karbon.

|Baca juga: Tarif Listrik Tidak Naik untuk Jaga Daya Saing Industri, PLN Siap Jaga Mutu Pelayanan

Berbagai insentif sudah diberikan pemerintah seperti insentif pajak untuk kendaraan listrik, pembebasan bea masuk investasi energi terbarukan, dan insentif untuk teknologi ramah lingkungan lainnya.

Dari sisi belanja, komitmen ditunjukkan dengan alokasi belanja perubahan iklim. Sejak 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan Climate Budget Tagging yang didasarkan pada kesadaran atas kebutuhan anggaran dalam penanganan iklim.

Sementara pada sisi pembiayaan, Indonesia aktif mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau seperti Green Sukuk, SDGc Bond, dan Blue Bond. Indonesia menjadi pionir yang mengkombinasikan pembiayaan hijau dan sukuk.

Selain melalui APBN, Indonesia juga membangun platform untuk menarik dan mengelola dana sektor swasta. Hal ini di antaranya dengan program Energy Transition Mechanism dan inisiatif Just Energy Transition untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

“Kita perlu untuk mewujudkan ekonomi hijau dan keberlanjutan. Kita wujudkan untuk menuju ke transisi. Ini bukan sesuatu yang tercapai dalam waktu singkat,” pungkas Wamenkeu.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Kemnaker Dorong Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Industri Perhotelan Jepang
Next Post Analisis Saham saat IHSG Rawan Koreksi: ADRO, BRIS, BSDE, dan DSNG

Member Login

or