Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki empat tugas khusus.
“Yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector. Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ungkap Sri Mulyani, dalam pidatonya pada rapat kerja pimpinan DJBC, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Januari 2024.
Menteri Keuangan juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
|Baca juga: Pemerintah Terbitkan PMK 141 Tentang Ketentuan Barang Impor Pekerja Migran Asal RI
Di saat yang sama, Sri Mulyani menyebut, climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ungkap Menkeu.
Dengan demikian, Menkeu meminta agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antarunit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan,” pinta Menkeu.
Terakhir, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dari jajaran DJBC, namun tetap harus waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
