Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Tahun 2025-2034. RUPTL ini memiliki total peluang investasi mencapai Rp2.967,4 triliun untuk 10 tahun mendatang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan RUPTL ini juga ikut membantu mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen pada 2029. Peluang investasi ini, lanjutnya, terbagi menjadi dua skema yakni dari 2025-2029 sebesar Rp1.173,94 triliun dan pada 2030-2034 sebesar Rp1.793,48 triliun.
|Baca juga: BI dan PBOC Perbarui MoU Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Bilateral
|Baca juga: Bos BEI: Akuntan Jadi Mitra Strategis Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
“Nah, sekarang adalah kita pakai dua. Lima tahun pertama, lima tahun kedua. Dan memang ini harus dua kali supaya ada kesinambungan. Tidak boleh kita ubah,” ungkap Bahlil, dalam konferensi pers RUPTL, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam RUPTL, tercantum peluang investasi untuk pembangunan pembangkit mencapai Rp2.133,7 triliun, penyaluran atau transmisi sebesar Rp565,3 triliun, dan lainnya sebesar Rp268,4 triliun.
Selain itu, peluang investasi untuk pembangkit dipisahkan sebesar Rp2.133,7 triliun atau 73 persen yang dialokasikan untuk partisipasi Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta. “Sekali pun ini PLN juga akan mentenderkan untuk EPC-nya siapa. Tapi ini domain semuanya ada pada PLN. Nanti IPP-nya dikasih ke swasta,” jelasnya.
|Baca juga: Allianz Syariah & OCBC Luncurkan AlliSya RENCANA, Bisa Jadi Warisan di Masa Depan!
|Baca juga: BI: Dampak Pelonggaran Pendanaan Asing terhadap Kredit dan DPK Baru Terasa Usai Satu Tahun
Nantinya, nilai itu akan dibagi lagi untuk pengalokasian kepada IPP dengan total Rp1.566,2 triliun di mana Rp1.341,8 triliun untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sebesar Rp224,3 triliun untuk non-EBT. Sedangkan untuk pengalokasian kedua kepada PLN dengan total Rp567,6 triliun dengan sebesar Rp304,6 triliun untuk EBT dan Rp227,0 triliun untuk non-EBT.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
