Media Asuransi, JAKARTA – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra memunculkan potensi gangguan terhadap pembayaran cicilan layanan paylater.
Penyedia layanan pembiayaan digital berbasis Buy Now Pay Later (BNPL) Kredivo menyatakan, ketika terjadi bencana alam, biasanya pihak Kredivo akan melakukan asesmen individual terhadap pengguna yang terdampak. begitu pula untuk yang terjadi di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban tewas per Selasa, 2 Desember 2025 siang mencapai 659 orang, dengan 475 orang hilang serta 2.600 warga luka-luka. Jumlah masyarakat terdampak tembus 3,2 juta jiwa, membuat aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah lumpuh dan berpotensi memengaruhi ketepatan pembayaran kredit digital.
SVP Marketing & Communications Kredivo Indina Andamari mengatakan saat ini dampak langsung terhadap keterlambatan pembayaran belum terlihat karena indikator risiko biasanya baru muncul sekitar satu bulan setelah bencana.
“Aku belum lihat datanya sih, karena efeknya kan nanti baru berasa sekitar 30 hari kemudian. Apakah ada banyak yang terlambat atau tidak. Tapi biasanya kita akan asesmen by case,” ujar Indina kepada Media Asuransi di sela-sela acara Media Workshop KrediCourse di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
“Biasanya kita akan coba kasih keringanan kalau memang dia benar-benar terdampak,” tambah Indina.
Ia menambahkan bencana alam umumnya tidak langsung mendorong kenaikan rasio kredit macet (NPL) perusahaan secara nasional karena sifatnya yang terlokalisasi di wilayah tertentu.
“Sebenarnya kalau kayak langsung naikin NPL itu nggak, karena itu biasanya per daerah. Tapi misalnya jadi lebih banyak di daerah itu yang meningkat rasionya. Kadang kan nggak ada akses internet, lumpuh kegiatannya. Biasanya kayak gitu mungkin dia telat sebulan. Nah itu bisa kita pertimbangkan,” kata Indina.
Kredivo memastikan akan mengedepankan penyesuaian dan keringanan pembayaran bagi pengguna yang terdampak langsung, terutama di wilayah yang kesulitan mengakses layanan digital akibat kerusakan infrastruktur.
Indina mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari mitigasi risiko perusahaan agar tren kredit macet tetap terjaga sekaligus memberi ruang pemulihan bagi masyarakat yang sedang menghadapi krisis.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
