Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menuduh industri pinjaman daring (pindar) melakukan praktik kartel. Ditegaskan penetapan suku bunga industri pindar merupakan arahan dari regulator jasa keuangan.
Adapun pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI merupakan arahan OJK pada saat itu.
|Baca juga: Begini Respons GoTo Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
|Baca juga: OCBC Summer Camp 2025 Digelar untuk Siapkan Generasi Inovator di Masa Depan
“Yang selanjutnya ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK Agusman, dikutip dari jawaban tertulisnya, Senin, 8 September 2025.
Ia menegaskan penetapan batasan manfaat ekonomi oleh AFPI tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi, menjaga integritas industri pindar, serta membedakan pinjaman daring legal dengan yang ilegal (pinjol).
Sebagaimana Pasal 84 POJK 40/2024, tambahnya, AFPI berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat.
|Baca juga: Emas Global Tembus Rekor, Saham Sektor Tambang Berpeluang Bikin Kamu Ketiban ‘Durian Runtuh’!
|Baca juga: Perkuat Dukungan ke UMKM, BNI (BBNI) Genjot Kredit Produktif dan Inovasi Digital
“Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi,” ucapnya.
Selanjutnya, lanjut Agusman, penyesuaian batasan manfaat ekonomi pindar telah diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang diharapkan dapat mendorong akses keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip kehati-hatian.
Ia menambahkan OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pindar.
|Baca juga: Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Bos BRI Bilang Begini!
“Kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap industri pindar yang ditunjukkan dengan peningkatan outstanding pendanaan pindar per Juli 2025 menjadi sebesar Rp84,66 triliun dengan TWP90 tetap terjaga di posisi 2,75 persen,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
