Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) resmi bergabung dalam proyek Nexus, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara. BI akan turut mempersiapkan dan mengimplementasikan Nexus bersama lima bank sentral lain, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT) dan Reserve Bank of India (RBI).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Nexus merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu koridor remitansi terbesar di dunia, baik sebagai negara asal utama pekerja migran maupun sebagai penerima remitansi.
|Baca juga: BI: Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut
“Selain itu, keterhubungan pembayaran antarnegara yang semakin terpadu dan tanpa hambatan juga dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan,” kata Perry dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 3 Februari 2026.
Proyek Nexus merupakan insiatif dari Bank for International Settlements (BIS) yang diinisiasi pada 2021 untuk meningkatkan kelancaran pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (Instant Payment Systems/IPS).
|Baca juga:OJK Imbau Investor Saham Jangan Panik
Pada 2025, proyek Nexus telah memasuki fase implementasi yang ditandai dengan pendirian Nexus Global Payments (NGP) oleh beberapa bank sentral. BI yang sebelumnya berpartisipasi sebagai special observer, kini menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi secara penuh sebagai anggota Nexus dan akan mengembangkan sistem pembayaran instan, BI FAST, untuk dapat terhubung dengan Nexus.
|Baca juga:Perluas Ekosistem Pembayaran Digital, BI Bidik Transaksi QRIS Tembus 17 Miliar di 2026
Selanjutnya, interkoneksi BI-FAST dengan Nexus diharapkan memperkuat efisiensi dan keterjangkauan transaksi lintas negara, serta memperkuat inklusi keuangan. Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan akan memastikan proses kliring dan setelmen transaksi domestik tetap dilakukan di dalam negeri.
Dijelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan sejalan dengan kerangka Regional Payment Connectivity yang dicanangkan ASEAN pada 2022. Penguatan konektivitas ini diharapkan akan mewujudkan pembayaran antar negara yang lebih efisien dan terjangkau sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.
Sinergi BI dan NGP mendukung agenda reformasi pembayaran lintas negara yang dicanangkan oleh G20. “Ke depan, BI akan terus memperluas jaringan pembayaran antarnegara melalui penguatan kolaborasi dengan bank sentral dan otoritas terkait di berbagai yurisdiksi,” jelas Perry.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
