Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memberi pengarahan kepada pegawai Kemenhub yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub tahun 2024.
Menhub mengatakan akan terus mendorong pendanaan kreatif (creative financing), untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui APBN. “Ke depan, pendanaan kreatif akan terus ditingkatkan dan kami akan mengkreasikan potensi aset negara seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan agar lebih optimal,” ucap Menhub, dikutip melalui keterangan resmi, 13 Februari 2023.
Sejumlah pendanaan kreatif dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni. Selain itu, Menhub juga terus mendorong untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU).
Pada kesempatan yang sama, Menkeu mengatakan bahwa peran Kemenhub dalam pemulihan ekonomi sangat krusial. “Dengan tersedianya moda transportasi yang saling terhubung dapat membantu pemulihan ekonomi. Konektivitas menjadi vital,” ujar Sri Mulyani.
|Baca juga: Menhub: Alokasi Anggaran Angkutan Perintis Naik Jadi Rp3,51 Triliun di 2023
Dia meminta seluruh jajaran Kemenhub dapat memanfaatkan APBN secara optimal, yang dapat menghasilkan infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Menkeu mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan Kemenhub dalam pemanfaatan APBN dalam proyek pembangunan KA Makassar-Parepare.
“Akhirnya Sulawesi memiliki kereta api pertamanya. Jadikan proyek ini sebagai evaluasi dan perhatikan sisi-sisi yang bisa diefisienkan,” ucapnya.
Sri Mulyani juga meminta jajaran Kemenhub yang membuat kebijakan, agar tidak salah berpikir yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang salah. “Pikirkan konsekuensi dari tiap langkah yang diambil,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan jajaran Kemenhub untuk memperhatikan aset-aset negara, dalam hal ini infrastruktur transportasi yang sudah ada. “Aset yang berasal dari APBN jangan dibiarkan tidur. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp340,16 triliun.
Sementara, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.
Adapun pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, sedangkan pendanaan APBN melalui rupiah murni, PNBP, dan BLU, difokuskan untuk peningkatan SDM Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News