Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan. Hal ini diperlukan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam pernyataan resmi yang dikutip Jumat, 21 Februari 2025.
|Baca juga: Bank Indonesia Siapkan 7 Bauran Kebijakan untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi
Hingga 17 Februari 2025, posisi instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) tercatat sebesar Rp892,90 triliun, SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia) sebesar US$3,03 miliar, dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) sebesar US$587 juta. “Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Gubernur BI.
|Baca juga: Bank Indonesia Memutuskan BI-Rate Tetap 5,75%
Menurutnya, kepemilikan nonresiden dalam SRBI per tanggal 17 Februari 2025 mencapai Rp225,35 triliun (25,24 persen dari total outstanding). Implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.
Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter dan sekaligus sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025 (hingga 17 Februari 2025), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp32,46 trilliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp19,46 trilliun dan pasar primer sebesar Rp12,99 trilliun.
“Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, mendorong aliran masuk modal asing, berkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah,” kata Perry Warjiyo.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
