BI: Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2025 Menurun

Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun. Pada Februari 2025 posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$427,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar US$427,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyaampaikan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

|Baca juga: BI: Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2025 Tetap Terkendali

“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” kata Ramdan dalam keterangan resmi yang dikutip Senin, 21 April 2025.

Lebih lanjut dia katakan bahwa pada Februari 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$204,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar US$204,8 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3 persen yoy. Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

|Baca juga: Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV/2024 Surplus, Ketahanan Sektor Eksternal Terjaga

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasar sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8 persen), Jasa Pendidikan (16,6 persen), Konstruksi (12,1 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2 persen).

Ramdan menegaskan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran US$194,8 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen yoy, lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen yoy.

|Baca juga: Cadangan Devisa RI Melonjak Jadi US$157,1 Miliar per Maret 2025

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang ​masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen yoy dan 1,5 persen yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, turun dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.

Ramdan menuturkan bahwa dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelasnya.

Editor: S. Edi Santosa