DPR Apresiasi Ketersediaan Stok Pangan Pada Masa Idulfitri 1444 H

Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengapresiasi ketersediaan stok pangan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H yang berjalan dengan kondusif.

Masih ditemukan sejumlah persoalan di beberapa titik, namun menurutnya terkait ketersediaan stok pangan di momen lebaran tahun 2023 ini dapat dikatakan berjalan baik dan sukses.

“Kita harapkan ke depan untuk persiapan Iduladha serta persiapan Natal dan Tahun Baru nantinya tentu bisa lebih baik lagi. Saya juga berharap semua stakeholder terkait dapat menjaga sinergitas guna memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentunya dalam hal ini terkait kebutuhan pangan, stok, harga, dan kualitasnya bisa benar-benar terjamin itu tentunya juga menjadi harapan masyarakat,” jelas Nasim dikutip dalam laman DPR, Sabtu, 6 Mei 2023.

|Baca juga: Harga Pangan Stabil Usai Lebaran

Politisi dari Dapil Jawa Timur III itu berkomitmen ke depan Komisi VI DPR RI akan terus aktif melakukan pengawasan serta sinergitas terhadap kinerja mitra-mitra kerja Komisi VI DPR RI dengan tujuan agar harapan masyarakat dapat terwujud.

“Sekarang ‘kan masyarakat berpikir khususnya terkait pangan, harganya terjangkau, masyarakat mampu membeli namun juga dengan kualitas yang paling baik,” ungkap Nasim.

Di samping itu menanggapi persoalan terkait impor beras, Nasim menilai hal itu masih menjadi PR besar bersama di samping melihat pentingnya peningkatan swasembada pangan. Menurutnya Komisi VI DPR RI bersama pemerintah perlu duduk bersama memikirkan bagaimana kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi agar produk dalam negeri mampu bersaing dan berkompetittif, baik secara harga maupun kualitas.

|Baca juga: Legislator Dorong Pemerintah untuk Memperbaiki Ketimpangan Ekonomi antar-Kota/Kabupaten 

“Kita perlu pikirkan bagaimana agar beras premium kita bisa lebih baik, berkompetitif, jangan sampai kualitasnya kalah dengan beras premium dari luar. Maka kita harus duduk bersama membahas terkait persoalan impor beras ini, apa yang kita perlu lakukan ke depan, bagaimana meningkatkan swasembada dan kedaulatan pangan guna mensejahterakan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan pada paparannya menyampaikan pemerintah selalu berkomitmen untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri.

Meski demikian, untuk beberapa komoditi yang masih belum dapat dicukupi oleh dalam negeri, Pemerintah mengambil kebijakan impor sebagai opsi terakhir. Pengambilan kebijakan impor tersebut dilakukan berdasarkan Neraca Komoditas (NK) yang telah memperhitungkan produksi dalam negeri serta kebutuhan masyarakat.

“Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi, serta perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor impor pangan didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional. Namun demikian, dalam penetapan NK, Kementerian Perdagangan turut memberikan masukan guna memastikan masuknya impor sesuai kebutuhan untuk meredam gejolak harga dan mengamankan pasokan dalam negeri,” jelasnya.

Editor: S. Edi Santosa