Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Hal itu melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto setelah adanya penegasan dalam perkembangan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.
|Baca juga: Presdir BCA Hendra Lembong Borong Saham BBCA
|Baca juga: OJK Yakin Pembangunan Kampung Nelayan Jadi Angin Segar bagi Industri Asuransi
Bahlil melaporkan dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 27 Maret 2025.
Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
|Baca juga: OJK Sebut Tarif AS dan Ketegangan Geopolitik Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Premi Asuransi RI
|Baca juga: OJK Catat 304.950 Agen Asuransi Jiwa, Umum, dan Syariah Miliki QR Code
Pada kesempatan yang sama, Bahlil melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Kendati demikian, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga suplai dan permintaan serta harga,” ucapnya.
|Baca juga: Bos Allianz Life Indonesia: Kami Mengembangkan Produk Asuransi Sesuai Keinginan Nasabah
|Baca juga: Tekanan IHSG Berpotensi Memengaruhi Kinerja Investasi Industri Asuransi
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
Bahlil menegaskan 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa.
“Kita ingin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” pungkas Bahlil.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
