Media Asuransi, JAKARTA – Kabar kemungkinan Indonesia akan kalah di penyelesaian sengketa dagang bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan berdampak buruk bagi investasi di Tanah Air, terutama dalam bidang fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel.
Bila Indonesia benar-benar kalah terhadap gugatan Uni Eropa di WTO ini, maka artinya Indonesia harus mengubah kebijakan larangan ekspor bahan mentah atau dalam hal ini bijih nikel, yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020. Dengan demikian, nantinya Indonesia berpotensi harus membuka kembali keran ekspor bijih nikelnya.
Baca juga: Suku Bunga Acuan Naik, Industri Ini Terancam
Saat keran ekspor bijih nikel dibuka kembali, maka ini akan berdampak negatif bagi calon investor yang sedang dan akan membangun smelter di dalam negeri.
Padahal, larangan ekspor bijih nikel telah mendatangkan investasi besar ke Indonesia. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi smelter nikel di Indonesia hingga 2024 mendatang diperkirakan mencapai US$ 8 miliar atau sekitar Rp119 triliun (asumsi kurs Rp19.000 per US$).
Bahkan, menurut salah satu praktisi nikel, investor smelter ini bisa saja berpindah menanamkan modalnya ke Malaysia. Pasalnya, Malaysia kini tengah gencar membangun energi baru terbarukan (EBT) besar-besaran dan ini bisa menjadi daya tarik investor untuk membangun smelter berbasis energi hijau.
“Kalau memang dibuka (keran ekspor bijih nikel), bisa ada dampak cukup signifikan pada investasi. Buat investasi bisa berdampak negatif. Menurut saya, akan ada beberapa investasi yang bisa lari ke Malaysia. Malaysia ada beberapa sumber renewable energy yang bisa segera digunakan. Ini pasti menarik dan tidak terlalu jauh dari Indonesia,” bebernya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat, 9 September 2022.
Namun demikian, menurutnya hasil putusan WTO tersebut nantinya kemungkinan hanya berdampak pada investor yang baru rencana akan membangun smelter, sementara untuk yang sedang membangun smelter diperkirakan masih akan tetap melanjutkan investasinya.
Perlu diketahui, pada 2021 tercatat total smelter nikel yang ditargetkan beroperasi pada 2024 mencapai 30 smelter. Dari target 30 smelter tersebut, 15 smelter sudah memiliki kemajuan pembangunan di atas 90% dan ada yang sudah beroperasi, 10 smelter masih dalam tahap pembangunan 30%-90%, dan lima smelter masih kurang 30% progres pembangunannya.
Baca juga: Ratu Elizabeth II Wafat, Mata Uang Inggris dan Eropa Sentuh Rekor Terendah Sepanjang Sejarah
Hal senada diungkapkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, apabila RI kalah di WTO, konsekuensinya paling tidak harus membayar kompensasi kepada pihak yang memenangkan gugatan dengan nilai yang tidak kecil. Selain kompensasi, implementasi hasil gugatan WTO berkorelasi dengan dibukanya kembali keran ekspor bijih nikel ke perusahaan di eropa.
“Meskipun ada rentang waktu pembukaan bijih nikel, tapi keputusan membuka ekspor bijih nikel sebenarnya blunder bagi daya tarik investasi terutama perusahaan China di proyek smelter. Karena 50% lebih penguasaan smelter nikel di Indonesia oleh investor China,” ujar Bhima Kamis, 8 September 2022.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan menyebut kemungkinan Indonesia akan kalah dari gugatan Uni Eropa di WTO tersebut. Meski belum ada keputusan resmi dari WTO, Jokowi mengaku tidak kecewa dengan apapun hasil dari penyelesaian gugatan di ranah internasional ini karena industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri juga telah terbangun.
“Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang,” papar Jokowi dalam acara ‘Sarahsehan 100 Ekonom’ oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu, 7 September 2022.
“Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri,” tambah Jokowi. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
