Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jika pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang hidup dalam hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini meningkat dibanding Maret 2022 yang hanya 9,54 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan jika kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina.
“Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5% pada bulan Juli 2022,” ujarnya.
Febrio juga mengatakan jika Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan, selain itu juga merupakan gerak cepat dalam menurunkan inflasi pangan.
|Baca juga: Menkeu Khawatir Bankir Milenial Anggap Inflasi Tidak Terjadi di Negara Maju
Namun jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di USA dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.
Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53 persen sedangkan Maret 2022 sebesar 7,5 persen.
Sementara, persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36 persen dari 12,29 persen pada Maret 2022. Namun, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Rasio Gini tercatat menurun 0,003 poin pada September 2022 sebesar 0,381 dari Maret 2022 yang mendapat 0,384 poin.
Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.
“Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, ketimpangan di pedesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra-pandemi,” papar Febrio.
Ia juga memperkirakan tingkat kemiskinan bakal menurun sebab inflasi bahan pangan (volatile food) menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 sebesar 9 persen year onyear hingga Desember 2022 yang hanya 5,6 persen year on year.
“Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada Triwulan 1 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
