Kementerian PUPR Dorong Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berbagai inovasi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur demi mewujudkan Visi 2030 Kementerian PUPR.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR, beberapa isu yang dihadapi antara lain APBN yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PUPR.

“Dari 2020 hingga tahun 2024, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp2.058 triliun. Kapasitas APBN hanya sebesar Rp623 triliun, sehingga terdapat funding gap sebesar 70% yang perlu dipenuhi dengan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif,” kata Menteri Basuki, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 13 Desember 2023.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berupaya menjawab tantangan alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut melalui inovasi 3 Bold Actions, sebagai terobosan untuk menutup funding gap infrastruktur. Inovasi tersebut dikemas dalam CreatIFF (Creative Infrastructure Financing) 2023, yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 13 Desember 2023.

|Baca juga: Gubernur BI: Ada 3 Aspek Paradigma Baru Pembiayaan Infrastruktur 

Tiga langkah tersebut mencakup fast track atau percepatan KPBU, optimalisasi kepastian berinvestasi melalui inovasi dukungan dan penjaminan pemerintah, serta integrasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada proyek KPBU bidang PUPR.

CreatIFF 2023 dihadiri oleh narasumber dari BPK, Kementerian Keuangan, Indonesia Investment Authority (INA), Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT), PT Moya Indonesia Holdings, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Diskusi memberikan insight mengenai penerapan 3 Bold Actions dalam skema KPBU pada pembangunan infrastruktur PUPR.

“Atas penerapan 3 Bold Actions, BPK merekomendasikan Kementerian PUPR untuk terus memperhatikan koordinasi, pengawasan internal, kinerja layanan dan alokasi risiko, regulasi dan koherensi. Kami mengharapkan, dengan penerapan Three Bold Actions seluruh proses pelaksanaan berjalan lebih lancar,” ujar Kepala Auditorat IV A BPK, Padang Pamungkas.

Direktur PDPPI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, menyampaikan bahwa perlu adanya dukungan kebijakan dalam implementasi 3 Bold Actions. Misalnya, dalam mendukung fast track KPBU, perlu regulasi yang memastikan fast track dalam mencapai financial close.

“Kemudian dalam mendukung kepastian berinvestasi, perlu sinergi dan kolaborasi proses penyiapan proyek dan penjaminan. Serta, perlu adanya kewajiban untuk implementasi ESG pada semua proyek pemerintah secara bertahap dan kolaborasi dari multi stakeholders,” jelas Brahmantio.

Menteri Basuki mengapresiasi generasi muda DJPI yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan CreatIFF. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi ajang pembelajaran bagi seluruh insan PUPR dalam bidang financing dan KPBU.

“Terima kasih generasi muda DJPI telah menyelenggarakan acara CreatIFF. Kita ingin menyerap ilmu dan meng-update informasi baru dari para pembicara. Informasi ini tidak hanya berguna untuk generasi muda, tapi penting juga untuk kita semua belajar mengenai financing dan KPBU,” tutur Basuki.

Editor: S. Edi Santosa