Kolaborasi, Kunci UMKM Nasional Naik Kelas dan Go Global

Media Asuransi, JAKARTA – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia. Dalam kondisi seperti ini, UMKM nasional perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat naik kelas dan selanjutnya go global.

Hingga dewasa ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.

Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab, mengatakan bahwa salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional. Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.

|Baca juga: DJKN Buka Kesempatan 600 Pelaku UMKM Ikut Gebyar Lelang UMKM 2022

“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya saat berbicara dalam webinar “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?” Kamis, 24 Februari 2022.

Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Yessy Aktaina, mengatakan bahwa UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu untuk terus didorong agar dapat go international atau ekspor. Dia menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan fokus BNI saat ini.

Dia jelaskan, saat ini BNI memiliki 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM, pertama, mendorong pelaku UMKM untuk go ekspor, kedua BNI fokus  meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital, dan ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.

Yessy mengungkapkan bahwa guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, suatu one stop solution hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat go productive, go digital, dan go global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. “Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex dan BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujarnya.

Hingga saat ini Xpora Physical Hub tersedia di 7 Kota antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Denpasar, Makasar dan Medan. Selain itu BNI juga telah menyiapkan Skema Reguler Pembiayaan kepada UMKM, diantaranya, pendanaan UMK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Wirausaha (BWU), dan Kredit Usaha Kecil dan Mengah.

Senada dengan Greatman Rajab, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. “Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya.

|Baca juga: UMKM Indonesia Banyak Alami Hambatan Akses Permodalan

Sementara itu, etua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.

Dengan berlanja konsumen sebebsar 184 milyar dolar AS di tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia. “State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, teradap 8 miliar dolar AS ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh pemerintah mencapai 10 milyar dolar AS.  Selain itu terdapat investasi sebesar 5 miliar dolar AS dalam sektor halal Indonesia, ini menunjukan Indonesia adalah pasar yang sangat besar,” jelas Guntur.

Sedangkan Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo, menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membandingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.

Amelia menambahkan, data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, bahwa e-commerce B2B mengalami kenaikan mencapai 6 kali lipat dibandingkan dengan B2C. Pihaknya di Export Hub, berupaya mendorong UMKM untuk B2B. “Namun untuk masuk B2B buat UMKM Indonesia tidak mudah, karena ciri khas UMKM Indonesia adalah bergerak sendiri-sendiri,” ujarnya.

|Baca juga: BI: 4 Kunci Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya, mengatakan bahwa di tahun 2021 lalu, pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun, termasuk yang sebesar Rp174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. Menurutnya, para pelaku UMKM adalah critical engine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92 persen. Selain itu, total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapan agar UMKM dapat lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. “Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga Maret ada 200 ribu dan akhir tahun 2 juta produk,” pungkasnya.