Lantik 19 Pejabat, Menkeu Minta Mereka Jadi Role Model bagi Bawahannya

Menkeu dalam arahannya menekankan pentingnya kepemimpinan para pejabat tersebut, sebagai role model bagi jajaran di bawahnya. Hal ini mengingat bahwa jarak kepemimpinannya yang cukup dekat dengan jajaran pejabat di bawahnya serta para staf.

“Leadership Matters. Kepemimpinan Anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kita sudah memahami what kind of leadership yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Pertama adalah mereka yang selalu bisa menjadi role model yang konsisten,” kata Menkeu dikutip dari keterangan resminya, Kamis, 15 Desember 2022.

“Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata, tapi juga menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk itu penting. Karena Anda cukup dekat dengan anak buah, anak buah bisa melihat (apakah Anda) pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun, atau mampu bekerja,” imbuh Menkeu.

|Baca juga: Gelar AIFED-11, Kemenkeu Ingatkan Pelajaran Penting dari Kebijakan Masa Pandemi

Selanjutnya, Menkeu juga mengingatkan para bawahannya untuk tidak pernah berhenti belajar dalam upaya memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja sehari-hari.

Oleh karena itu, Menkeu berharap jajaran di Kemenkeu selalu terus belajar atau continuous learning. “Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dengan memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial, bahkan keamanan.

Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk pemerintah daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Editor: S. Edi Santosa