LPEI Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Aceh

Media Asuransi, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI dalam peningkatan ekspor nasional menjalin kerja sama dengan pemerintah Aceh, demi meningkatkan ekspor nasional. 

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso secara hybrid dan Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 14/04/2022 pagi, dan disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Aceh, Syukriah.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, kolaborasi antara DJKN dengan LPEI itu dilakukan untuk memberikan berbagai pendampingan kepada pelaku UMKM dan koperasi guna memperkuat sektor usahanya. Pemerintah berharap, dengan dukungan itu, sektor UMKM dan koperasi bisa naik kelas menjadi usaha yang berorientasi kepada ekspor. “Langkah Pemerintah ini tentu layak kita sambut, mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung penggerak ekonomi dalam negeri,” kata Nova. 

|Baca juga: LPEI dan BRI Kolaborasi Genjot Transaksi dan Layanan Eksportir

Dia menyebutkan, jika sektor UMKM menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Di mana, tercatat 60,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh perusahaan UMKM. “Karena itu, wajar jika UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan roda ekonomi negeri kita.”

Nova menyebutkan pandemi Covid-19 telah membuat semua sektor UMKM mengalami kontraksi tinggi. Karena itu pemerintah Aceh sangat mendukung langkah pemerintah pusat, dalam hal ini LPEI untuk membangkitkan kembali kontribusi UMKM dalam kehidupan masyarakat. “Kerja sama DJKN dan LPEI layak kita perkuat agar UMKM dan koperasi segera bangkit kembali memperkuat ekonomi bangsa kita,” ujar dia.

Menurutnya, langkah pemerintah mendorong UMKM dan Koperasi di Aceh agar berorientasi kepada ekspor tentu saja sebuah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. “Kita yakin, dari sekian banyak UMKM dan koperasi yang ada di daerah ini, tidak sedikit yang mampu menghasilkan produksi yang layak dipasarkan di tingkat internasional. Lagi pula jaringan transportasi dari Aceh ke luar negeri semakin terbuka, sehingga peluang melakukan aktivitas ekspor semakin besar,” kata Nova.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso, mengatakan bahwa kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh ini adalah bagian dari Program Pojok SMV ini akan banyak fokus terhadap pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah berorientasi ekspor.

Sejumlah produk unggulan Aceh seperti kopi, minyak hitam, dan ikan tuna yang memiliki potensi ekspor yang besar untuk ditingkatkan. Tercatat hampir 75 ribu pelaku UMKM di Aceh yang sebagian di antaranya merupakan UMKM yang berorientasi ekspor. Potensi itu, lanjut Rijani, akan dapat dimaksimalkan melalui propram pengembangan UMKM berorientasi ekspor LPEI seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Business Matching Program, dan Desa Devisa.

“Kami sangat yakin bahwa potensi komoditas ekspor di wilayah Aceh yang dikolaborasikan dengan berbagai program LPEI dapat memacu pertumbuhan ekspor di Aceh sesuai dengan mandat kami,” kata Rijani.

Rijani mengatakan jika kesepakatan bersama itu nantinya akan menjadi payung untuk berbagai peluang kerja sama antara LPEI dan Pemerintah Aceh dalam upaya untuk meningkatkan ekspor UMKM di Aceh baik yang sifatnya sosialisasi, pelatihan, maupun pertukaran informasi. Kolaborasi LPEI dan Pemerintah Aceh tentu akan menjadi langkah UMKM bangkitnya UMKM dan koperasi di Aceh sehingga siap menjajal pasar global.