Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan lebih banyak warga Indonesia yang memiliki surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan SBN dimiliki asing.
“Mengenai kepemilikan surat utang di dalam negeri, upaya strategi sekaligus untuk mengurangi risiko,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 31 Agustus 2022.
Baca juga: Indomaret vs Alfamart, Ini yang Paling Unggul
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga Juli 2022 telah mencapai Rp7.163,12 triliun atau setara 39,56% dari produk domestik bruto (PDB).
Nilai utang pada Juli 2022 tersebut naik 0,55% dibandingkan bulan lalu yang nilainya mencapai Rp7.123,62 triliun.
Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Agustus 2022, realisasi utang pemerintah pada Juli 2022 yang sebesar Rp7.163,12 triliun tersebut setara dengan 37,91% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 39,56%.
Kini porsi asing dalam SBN tersisa 15,5%, jauh lebih rendah dibandingkan tiga tahun lalu yang di atas 30%. Porsi terbesar dimiliki oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI) dengan masing-masing 25,02% dan 25,45% per 11 Agustus 2022.
Baca juga: Borong, Ini Daftar Mobil Harga 200 Jutaan Terbaru
“Dari DJPPR, sering melakukan pertemuan dengan investor ritel, mayoritas ibu-ibu dan anak-anak milenial. Sehingga tak harus punya uang berpuluh-puluh juta, setengah juta juga bisa SBN ritel,” jelasnya.
Strategi ini merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dalam mengelola utang. Semakin rendah kepemilikan asing, fundamental ekonomi Indonesia akan lebih kuat ke depannya. Terutama ketika dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi. “Kita akan sangat hati-hati,” tegasnya. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
