Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, belanja negara per Februrai 2023 tercapai sebesar Rp287,8 triliun atau 9,4% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8% year on year (yoy).
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 triliun (8,1% dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 triliun.
“Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.
Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi. Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai dengan 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 triliun (12,9% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8% (yoy)).
|Baca juga: Penerimaan Pajak Hingga Februari 2023 Mencapai Rp279,98 Triliun
Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan, karena masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba Tahun Anggaran 2023.
Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri.
Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
|Baca juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh Stabil di Kuartal I/2023
Realisasi subsidi hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 triliun, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya).
Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi sebesar Rp59,0 miliar hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta.
“Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif),” ujar Sri Mulyani.
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp176,3 triliun, antara lain sebesar Rp85,3 triliun (48,5%) akan digunakan antara lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP.
“Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI,” pungkas Sri Mulyani.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
