Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kondisi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia terus membaik. Hal itu dikarenakan adanya dukungan dari beragam kebijakan strategis pemerintah yang telah berjalan secara on the right track.
“Laju industri manufaktur kita bisa lebih cepat di akhir 2023. Kami juga optimistis di 2024 bisa lebih baik lagi,” kata Agus Gumiwang, di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 3 Januari 2024.
Sebelumnya, hasil laporan PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global, pada Desember berada di posisi 52,2 atau naik 0,5 poin dibandingkan dengan November yang menempati level 51,7. Hal ini menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi selama 28 bulan berturut-turut.
|Baca: POJK 23 Terbit, Bos Kupasi: Agar Industri Asuransi Lebih Berdaya Saing
“Capaian ini hanya Indonesia dan India yang mampu mempertahankan level di atas 50 poin selama lebih dari 25 bulan. Kinerja baik ini tentu harus kita jaga dan tingkatkan,” tuturnya.
Namun, Agus menjelaskan, terdapat kebijakan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sektor industri, antara lain penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Masih banyak perusahaan industri yang belum menerima manfaat harga gas USD6 per MMBTU.
“Pada 2023, hanya 76,95 persen di Jawa Bagian Barat atau hanya sekitar 939,4 BBTUD dibayar dengan harga US$6,5 per MMBTU, sisanya harus dibayar dengan harga normal sebesar US$9,12 per MMBTU,” sebutnya.
Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya masih banyak sektor industri yang memperoleh volume gas lebih rendah atau tidak sesuai dengan jumlah yang sudah menjadi kontrak antara industri dan pihak penyedia.
“Kebijakan HGBT memang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang kami inginkan, jauh dari ideal di mata kami. Oleh karenanya, carut marut terkait HGBT ini tentu mengurangi daya saing industri kita,” pungkas Agus.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
