Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Pergadaian 2026–2030 sebagai panduan strategis untuk memperkuat dan memodernisasi industri pergadaian nasional dalam lima tahun ke depan.
Dokumen tersebut menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Peta jalan ini merupakan komitmen bersama seluruh pelaku industri untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalisme usaha pergadaian di Indonesia.
|Baca juga: Aturan Baru OJK Bisa Picu Gelombang Merger di Industri Asuransi, Apa Itu?
|Baca juga: SMBC Indonesia Gandeng Sribu Dukung Pertumbuhan Berkelanjutan bagi Pelaku UMKM
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan melalui ketentuan perizinan pengawasan berbasis risiko dan penerapan prinsip tata kelola yang kuat maka peta jalan ini diluncurkan dengan harapan menjadi pedoman dan juga komitmen bersama dari seluruh pelaku usaha pergadaian.
“Untuk beroperasi secara profesional memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat,” ujar Mahendra, dalam acara peluncuran di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 13 Oktober 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Model Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebutkan peluncuran peta jalan ini sebagai langkah historis bagi industri pergadaian di Indonesia.
“Setelah hampir tiga abad sejak lembaga pergadaian pertama berdiri pada 1746, baru sekarang kita benar-benar memikirkan masa depan industri pergadaian nasional,” kata Agusman.
|Baca juga: IFG Bakal Jadi Holding BUMN Asuransi yang Dimerger, Begini Respons Pengamat dan Asosiasi!
|Baca juga: Bank Neo Commerce (BBYB) Relokasi KCP Pantai Indah Kapuk dan KC Medan
Ia menambahkan OJK menyiapkan langkah deregulasi agar pelaku usaha lebih mudah beroperasi di tingkat kota maupun kabupaten. Tujuannya memperkuat permodalan dan memperluas ekosistem usaha, termasuk aspek penaksiran. OJK juga berkomitmen menjaga kolaborasi dengan seluruh pelaku industri agar sektor pergadaian tumbuh sehat dan kompetitif.
Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) sekaligus Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengungkapkan kehadiran peta jalan ini menjadi tonggak penting setelah hampir dua dekade industri pergadaian tidak memiliki arah bersama.
|Baca juga: Mau Jemput Rezeki di Awal Pekan? Pantau 4 Menu Saham Berikut!
|Baca juga: KB Bank (BBKP) Angkat Widodo Suryadi Jadi Direktur, Robby Mondong Pindah ke Posisi Ini!
“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2026–2030, kita akhirnya memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” tutur Damar.
Dirinya menambahkan lembaga pergadaian sudah hadir di Indonesia sejak 1901, dan sejak 2006 usaha pegadaian swasta mulai bermunculan. Namun selama ini, masing-masing perusahaan berjalan dengan rencana dan strategi sendiri tanpa panduan bersama. Padahal, saat ini sudah ada sekitar 211 perusahaan pergadaian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
|Baca juga: Industri Asuransi Wajib Terapkan Prinsip Ini untuk Jamin Keamanan Nasabah di Era Digital
|Baca juga: Bos AAUI: Asuransi di Program MBG Buka Peluang Besar bagi Pelaku Industri
Dari sisi bisnis, pertumbuhan industri pergadaian hingga Mei 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Jumlah perusahaan tumbuh 12 persen, total aset meningkat 23 persen, pendapatan tumbuh 37,5 persen, dan hasil usaha naik sembilan persen.
Data ini, menurutnya, mencerminkan model pembiayaan pegadaian semakin relevan dan diminati masyarakat, seiring dengan upaya OJK untuk menertibkan usaha gadai ilegal agar dapat bertransformasi menjadi usaha gadai berizin.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
