Pemerintah Kebut Pencairan Belanja Negara di Akhir Tahun

Media Asuransi, JAKARTA – Sampai dengan September 2023, realisasi belanja negara masih jauh dari pagu anggaran yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi belanja negara per September 2023 baru mencapai Rp1.967,9 triliun atau 64,3 persen.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa bahwa kementerian/lembaga (K/L) akan melakukan percepatan belanja di akhir tahun atau dalam tenggat waktu Oktober sampai dengan Desember 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.55,7 triliun.

“Sebenarnya pola kebut belanja di akhir tahun sudah menjadi kebiasaan pemerintah. Karena pembayaran seperti kepada vendor, kegiatan pemerinah, atau proyek pembangunan menumpuk di akhir tahun,” ujar Sri Mulyani  dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu, 25 Oktober 2023.

|Baca juga: Realisasi Belanja Negara per Agustus 2023 Mencapai Rp1.674,7 Triliun

Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang belum disalurkan sebesar Rp901,3 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp263,6 triliun.

“Dua bulan ke depan ini akan ada realisasi belanja yang akan mencapai Rp1.155,7 triliun. Ini karena untuk belanja pusat yang akan direalisasi baik untuk K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan,” kata Sri Mulyani.

Secara rinci, nantinya realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.396,9 triliun atau 62,2 persen dari pagu.

“Realisasi ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai Rp669,6 triliun atau 66,9% dari pagu. Belanja K/L ini terutama untuk belanja pegawai, belanja bantuan sosial,” jelas Sri Mulyani.

Belanja K/L ini juga digunakan untuk mempersiapkan pemilihan umum 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bantuan sosial.

Selanjutnya, realisasi belanja non K/L sudah mencapai Rp727,3 triliun. realisasi ini mencapai 58,4% dari pagu. Belanja non K/L ini digunakan untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu pra kerja, serta subsidi pupuk.

Editor: S. Edi Santosa