Media Asuransi, JAKARTA – Ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan publik sebagai kerangka kerja untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas), Agung Prabowo, saat menjadi pembicara dalam diskusi berjudul “Seeing Green: Where Are All of Indonesia’s Green Economy Projects?” pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2023. Acara ini diselenggarakan selama dua hari berturut yaitu 24-25 Oktober 2023 di Hutan Kota by Plataran dan membahas isu penting terkait ekonomi hijau Indonesia.
Ekonomi hijau adalah suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan pemanfaatan energi terbarukan, aktivitas ekonomi dengan emisi karbon rendah, serta pemerataan ekonomi dengan inklusi sosial.
|Baca juga: Pertamina NRE dan Pemprov Kaltim Siap Garap Proyek Ekonomi Hijau
Diskusi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam konsep ekonomi hijau, peran sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong inisiatif ekonomi hijau di Indonesia.
Dalam sesi diskusi tersebut, Agung menggarisbawahi pentingnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan publik sebagai kerangka kerja untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.
“Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama satu dekade terakhir, termasuk penetapan kelompok sektor sebagai upaya untuk mencapai tujuan pertumbuhan hijau, sesuai dengan kerangka acuan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Keberhasilan implementasi model pertumbuhan ekonomi hijau sangat bergantung pada sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam menciptakan perubahan positif,” ungkap Agung.
Muh Fajrul Falah
editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
