Media Asuransi, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan bahwa perekonomian syariah di sektor unggulan tetap tumbuh positif di masa pandemi Covid-19 ini. Pangsa pasar perekonomian syariah terhadap PDB terus meningkat dengan penguatan di sektor fashion dan halal food.
Prospek perekonomian di 2022 akan meningkat. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7-5,5 persen, inflasi dalam sasaran 3,0 ± 1 persen, transaksi berjalan dengan kisaran defisit 1,1-1,9 persen dari PDB, pertumbuhan kredit yang tumbuh hingga 6-8 persen, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan mencapai 7-9 persen.
“Dalam proses pemulihan ekonomi, sinergi dan inovasi adalah kunci untuk bangkit dan optimis” tambahnya. Untuk itu, diperlukan satu prasyarat yang penting yaitu meratanya vaksinasi, serta lima kebijakan yang mempengaruhi terjadinya pemulihan ekonomi tersebut, yaitu stimulus kebijakan fiskal moneter, akselerasi dan transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi riil dan ekonomi hijau,” kata Perry saat memberikan sambutan dalam peluncuran tiga buku laporan sekaligus, yakni Laporan Perekonomian Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, serta Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, secara daring, Rabu, 26 Januari 2022.
|Baca juga: Potensi Penciptaan Lapangan Kerja Inklusif dari Ekonomi Syariah
Menurut Gubernur BI, peluncuran buku laporan tersebut selain sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, juga ditujukan sebagai bentuk sinergi yang erat antarotoritas guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perry Warjiyo menambahkan, sejak trimester IV/2021, perekonomian Indonesia terus menunjukan peningkatan yang baik, ketahanan dan stabilitas ekonomi terjaga. Hal ini ditandai dengan longgarnya likuiditas, turunnya suku bunga, serta meningkatnya jumlah kredit. Selain itu, inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian, ketahanan sistem keuangan terjaga sehingga fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan secara bertahap, dan transaksi sistem pembayaran terus meningkat sejalan dengan percepatan digitalisasi guna mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital.
Gubernur BI juga menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI pada 2022 mendatang akan diarahkan pada stabilitas moneter dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. “Kebijakan moneter tersebut meliputi kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau,” jelasnya.
Sementara itu, transformasi yang dilakukan oleh BI ini telah dilakukan sejak 2018. Mencakup transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi di bidang SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas dan dilakukan akselerasi pendalaman pasar uang dengan target pada 2022 yang meliputi pembiayaan jangka panjang keuangan hijau, perluasan LCS ACCD dengan negara mitra, perluasan ETP Multimatching rupiah dan valas, serta pendirian CCP dan persiapan infrastuktur pasar uang. Serta ditambah dengan penguatan kebijakan pendukung lainnya seperti pada UMKM dan ekonomi syariah.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
