Media Asuransi, JAKARTA – Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp127,2 triliun atau 4,7 persen target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp72,2 triliun atau 3,7 persen target APBN, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp21,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp50,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: (1) Perbaikan Perencanaan, (2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek, (3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, (4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran, dan (5) Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja.
|Baca juga: Per Januari 2022, Pendapatan Negara Tumbuh 54,9% YoY
Belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, belanja non-KL utamanya digunakan dukung penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Program PC-PEN tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
“APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap pressure dari energi dan dari sisi kesehatan. Ini menggambarkan APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat, karena guncangan dunia ini masih terjadi dari berbagai segi, seperti kesehatan omicron, komoditas akibat geopolitik, dan recovery yang tidak merata, dan juga kompleksitas dari kenaikan suku bunga global,” jelas Menkeu.
|Baca juga: Realisasi Belanja Negara Per Oktober 2021 Capai 74,9 Persen dari Pagu APBN
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp54,92 triliun atau 7,1 persen target APBN 2022. Belanja TKDD tumbuh positif ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu penyaluran DBH yang lebih tinggi akibat kenaikan alokasi pada APBN 2022 serta realisasi penyaluran DAU yang lebih tinggi akibat peningkatan kepatuhan daerah. Sementara itu, penyaluran Dana Desa masih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur.
Realisasi belanja APBD sebesar 1,97% pagu perlu diakselerasi, mengingat realisasi pendapatan telah mencapai 4,22%. Surplus APBD berdampak pada peningkatan posisi dana Pemda di bank yang telah mencapai Rp157,97 triliun, lebih tinggi dari Januari 2021 yang mencapai Rp133,5 triliun.
Pada tahun 2022, pembiayaan investasi dianggarkan sebesar Rp182,31 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp86,41 triliun, klaster pendidikan sebesar Rp20 triliun, klaster kerja sama internasional sebesar Rp1,94 triliun, cadangan pembiayaan investasi sebeesar Rp21,48 triliun, dan pembiayaan pendidikan sebesar Rp49,47 triliun. Pembiayaan Investasi akan dilaksanakan sesuai perencanaan dan diupayakan dicairkan lebih awal untuk memperoleh leverage yang optimal.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
