Realisasi Belanja Negara per Juli 2022 Mencapai 46,5% dari Pagu

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jumat, 12 Agustus 2022, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melanjutkan pertumbuhan positif didorong belanja non K/L untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun serta jamkes ASN.

|Baca juga: Hingga Juli 2022, Pendapatan APBN Tercapai 68,4% dari Pagu

Realisasi BPP sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp1.031,2 triliun (44,8% dari Pagu). Belanja KL sebesar Rp490,7 triliun (51,9% dari pagu), utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat.

Sementara realisasi belanja non-KL mencapai Rp540,6 triliun (39,9% dari pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 5 Agustus 2022 mencapai Rp168,3 triliun atau 36,9% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp32,3 triliun, b) Perlinmas Rp77,8 triliun, dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp58,3 triliun.

|Baca juga: Realisasi Belanja Negara per Juni 2022 Mencapai Rp1.243,6 Triliun  

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp413,6 triliun atau 51,4% dari pagu. TKDD masih terkontraksi tipis, namun membaik dibanding bulan lalu, ditopang kinerja positif dari sebagian besar TKDD karena kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya ekonomi pemulihan. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp50 triliun, dicairkan kepada BLU LMAN, FLPP, BLU LDKPI, dan DPPN. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.