Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi. “Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian,” katanya.
Realisasi Belanja K/L Rp754,1 triliun (79,7 persen dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara Belanja Non-KL mencapai Rp917,7 triliun (67,7 persen dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke13) serta jaminan kesehatan ASN.
|Baca juga: Hingga Oktober 2022, Penerimaan Negara Capai 96,3 Persen dari Target APBN
Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp15,6 triliun per akhir Oktober.
Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL WN, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp679,2 triliun atau 84,4 persen dari Pagu, tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy). Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya, namun masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.
|Baca juga: Realisasi APBN Kembali Catatkan Defisit Anggaran sebesar Rp169,5 Triliun
Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
Realisasi PC-PEN hingga 18 November 2022 mencapai Rp280,7 triliun atau 61,6 persen dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Penanganan Kesehatan Rp48,6 triliun; b) Perlinmas Rp123,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp109,0 triliun.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Oktober 2022 3/5 mencapai Rp77,92 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
