Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah mengajukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Di mana belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik membengkak, namun rencana penerbitan utang malah turun.
“Defisit tetap bisa diturunkan menjadi 4,50% PDB,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Baca juga: Waduh! Saham Sri Rejeki Isman (SRIL) Terancam Delisting Paksa
Belanja negara tahun ini mencapai Rp3.106 triliun. Tambahan yang signifikan terjadi pada subsidi BBM dan LPG Rp71,8 triliun dan Listrik Rp3,1 triliun. Sementara kompensasi yang harus dibayarkan adalah Rp216,1 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi adalah Rp443,6 triliun.
Anggaran perlindungan sosial juga ditambah sekitar Rp18,6 triliun. Pemerintah juga memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun.
Pos belanja negara untuk pendidikan secara konsekuensi juga naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp50 triliun.
Baca juga: Indodana Jalin Kemitraan dengan BimoPay (AsiaPay Indonesia)
Meski demikian, penerimaan negara juga meningkat menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti; CPO dan batubara.
Dengan defisit yang rendah, artinya pemerintah mengurangi rencana penerbitan surat utang yang tadinya diperkirakan mencapai Rp868 triliun.
“Jadi melindungi masyarakat iya, ekonomi iya, dan APBN iya. Itu triple objektif akan terus kami jaga,” tegas Sri Mulyani. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
