Target Makroekonomi & Defisit APBN 2023 Dinilai Realistis

By Achmad Aris

Kamis, 18 Agustus 2022 10:28 WIB

Deretan gedug bertingkat di Ibu Kota Jakarta. | Foto: doc

Media Asuransi, JAKARTA – Target indikator makroekonomi dan defisit APBN 2023 yang telah ditetapkan pemerintah dinilai realistis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia Macro Update bertajuk Macro Update – 2023 fiscal budget draft: Achievable target amidst challenges, ekonom Mirae, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Asumsi makroekonomi tahun 2023 antara lain: 1) pertumbuhan PDB sebesar 5,3%, 2) inflasi 3,3%, 3) Rupiah terhadap USD rata-rata Rp14.750,; dan beberapa lainnya.

“Target pertumbuhan PDB untuk tahun 2023 sejalan dengan perkiraan kami yang dapat dicapai dengan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan, menurut pandangan kami,” katanya.

Sementara itu, defisit fiskal ditargetkan menjadi 2,85% terhadap PDB, sejalan dengan target pertumbuhan PDB yang moderat. Defisit fiskal ditargetkan sebesar 2,85% dari PDB (Rp598,2 triliun), pertama kali di bawah 3,0% sejak 2019.

Untuk mencapai target tersebut, pendapatan dan belanja pemerintah untuk tahun 2023 ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.443,6 triliun dan Rp3.041,7 triliun (vs .proyeksi tahun ini Rp2.436,9 triliun dan Rp3.169,1 triliun). “Kami menilai target defisit fiskal tersebut realistis, sejalan dengan target pertumbuhan PDB moderat sebesar 5,3% di tengah penghapusan belanja terkait Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional pada 2023,” jelasnya.

Di pihak lain, fokus pembelanjaan pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat ditargetkan Rp2.230 triliun (vs proyeksi tahun ini Rp2.370 triliun) dengan beberapa prioritas, termasuk kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur (termasuk ibu kota baru atau IKN), perlindungan sosial dan subsidi sebagai serta reformasi birokrasi.

“Kami percaya bahwa RAPBN 2023 dapat tercapai di tengah berbagai tantangan, termasuk kemungkinan resesi global yang lebih tinggi dan ketidakpastian kondisi geopolitik,” tuturnya.