Media Asuransi, JAKARTA – Inarno Djajadi, Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027.
Saat menjalani fit and proper test sebagai Calon ADK OJK di Komisi XI DPR RI, Kamis, 7 April 2022, Inarno menyampaikan paparan bertema “Building Trust & Optimism, Memperkuat Pengawasan dan Market Conduct Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.
Inarno memaparkan bahwa perlu ada lima pilar dalam upaya pengembangan pasar modal di Tanah Air. Pertama, pengaturan untuk mengakselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien. Kedua, meningkatkan akselerasi program yang berkaitan dengan ekonomi hijau.
|Baca juga: Pantro Pander Silitonga Siapkan 2 Program Kerja
Ketiga, penguatan kerangka kebijakan untuk meningkatkan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practices dan market conduct. Keempat, meningkatkan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen. Kelima, memperkuat kerangka kebijakan layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Inarno menyampaikan perlunya pondasi transformasi kelembagaan OJK, yaitu perlu adanya peningkatan proses, peningkatan produktivitas, dan peningkatan governance. “Ini diperlukan dukungan serta sinergi secara kelembagaan,” tegasnya.
Sementara itu mengenai tantangan di pasar modal. Dia membagi membagi dua, yakni tantangan jangka pendek dan tantangan jangka panjang. Tantangan jangka pendek adalah mengenai upaya exit policy sebagai rangkaian pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan tantangan jangka menengah dan panjang OJK ada beberapa hal, yakni: masih rendahnya literasi keuangan nasional, khususnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa di bidang pasar modal.
Kemudian, masih rendahnya tingkat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Selain itu, belum optimalnya peran pembiayaan di pasar modal. Kurangnya jangkauan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil ekonomi daerah, khususnya UKM. Terakhir, masih lambannya respons kebijakan atas fenomena ekonomi digital maupun ekonomi hijau.
Di sisi lain, Inarno menyampaikan pentingnya sinergi dan koordinasi kelembagaan dalam rangka menjaga kesinambungan arah pembangunan ekonomi nasional. Ada 4 hal yang disampaikan, pertama adalah memperkuat sinergi kelembagaan dalam forum KKSK melalui keberadaan kualitas basis data dan informasi yang tepat dan terkinikan.
Kedua, sinergi bilateral antarlembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpana, dan otoritas pengatur kebijakan lainnya. Ketiga, penguatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Keempat, meningkatkan hubungan dengan lembaga pengawas sektor keuangan di negara lain.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
