Apa Itu Inklusi Keuangan? Simak Penjelasannya di Sini!

Media Asuransi, JAKARTA – Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, berbagai bentuk kejahatan pun ikut berkembang, termasuk di sektor perbankan. Kejahatan di bidang perbankan menjadi salah satu ancaman terbesar dalam era digital ini, mendorong pemerintah untuk menggalakkan kampanye inklusi keuangan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi keuangan dan mengurangi risiko penipuan dalam transaksi keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai inklusi yang dikutip dari beberapa sumber, Minggu, 11 Agustus 2024.

Apa Itu Inklusi Keuangan?

Inklusi keuangan, sebuah konsep yang semakin sering dibicarakan, merujuk pada kondisi setiap individu dalam masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang efektif dan merata terhadap layanan keuangan formal seperti kredit, tabungan, pinjaman, dan asuransi.

|Baca juga: Ingin Wujudkan Keuangan yang Sehat? Literasi Keuangan Digital Jawabannya!

Menurut CGAP-GPFI, inklusi keuangan adalah ketika masyarakat usia produktif tidak hanya mengenal lembaga-lembaga keuangan formal, tetapi juga memahami kaidah-kaidah transaksi yang aman dan terpercaya. Dengan inklusi keuangan, pemerintah berharap masyarakat dapat menjauhkan diri dari praktik perbankan informal yang merugikan, seperti jeratan lintah darat.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Akses

Kampanye inklusi keuangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia perbankan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Dengan adanya akses yang lebih luas ke layanan finansial, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan yang tersedia. Hal ini juga diharapkan dapat membantu para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mengembangkan bisnis mereka melalui dukungan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Manfaat Bagi Masyarakat

Jika diterapkan dengan baik, inklusi keuangan dapat membawa berbagai manfaat nyata bagi masyarakat. Pertama, literasi keuangan masyarakat akan meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan.

Pengetahuan ini akan memampukan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, merencanakan masa depan dengan matang, dan bahkan berinvestasi untuk menambah penghasilan.

Kedua, inklusi keuangan juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses modal usaha dan layanan keuangan lainnya.

Strategi Mencapai Inklusi Keuangan

Untuk mencapai inklusi keuangan yang diharapkan, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi. Pertama, dilakukan pemetaan informasi keuangan untuk memahami profil keuangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pengetahuan mereka tentang sarana pembiayaan yang ada.

|Baca juga: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Perkotaan Lebih Tinggi Dibandingkan di Perdesaan

Kedua, pemerintah berencana menyediakan fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang dapat diakses oleh masyarakat kelas bawah. Ini termasuk sarana edukasi literasi keuangan serta cabang-cabang penyedia bantuan pendanaan.

Ketiga, pemerintah juga berupaya membangun lembaga inklusi percontohan sebagai model penerapan keuangan inklusif yang dapat ditiru oleh lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, peningkatan pelindungan konsumen di sektor perbankan menjadi prioritas agar masyarakat lebih percaya dan merasa aman dalam melakukan transaksi keuangan.

Pentingnya Edukasi dan Pemanfaatan Teknologi

Edukasi keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, pemerintah berharap dapat menyebarluaskan pengetahuan finansial ke seluruh pelosok negeri.

Teknologi finansial yang terus berkembang juga dimanfaatkan untuk mendorong inklusi keuangan. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem QRIS yang semakin memudahkan transaksi keuangan digital. Pemerintah juga berencana meluncurkan gerakan keuangan inklusif terpadu sebagai bagian dari kampanye besar-besaran untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa inklusi keuangan dapat terwujud, membawa dampak positif tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

BPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Kantor BPS, Jakarta, 2 Agustus 2024. Hasil SNLIK Tahun 2024 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara Indeks Inklusi Keuangan sebesar 75,02 persen.

Editor: S. Edi Santosa