Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Kick off Generic Model (GM) EKI dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, 22 Juni 2023. Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, tetapi juga melakukan pendampingan mulai dari prainkubasi, inkubasi dan pascainkubasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi, Suharyono, dan Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar.
Friderica memaparkan bahwa program EKI di pedesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan
akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.
Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS. Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa Sumatra Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi 40,70 persen yang di bawah angka literasi keuangan nasional sebesar 49,68 persen. Sedangkan inklusi keuangan Sumatra Barat sebesar 76,88 persen, masih di bawah angka tingkat nasional yang 85,10 persen.
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatra Barat saat ini memiliki program ‘Nagari Naik Kelas’ yang fokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di provinsi ini.
Program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers – ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community – ToC).
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
