Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah korektif menyeluruh di pasar modal dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Kebijakan ini disiapkan sebagai respons atas gejolak bursa yang terjadi belakangan dan dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki fondasi pasar secara struktural.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan rencana pembentukan satgas tersebut telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pasar modal.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko, kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal, mohon dukungan dari Bapak-Ibu semua,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2026, di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut Kiki, dinamika pasar yang terjadi saat ini justru membuka ruang evaluasi mendalam terhadap kualitas pertumbuhan pasar modal nasional. Ia menilai capaian pertumbuhan yang tinggi tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan integritas dan tata kelola yang kuat.
|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Bukukan Laba Rp56,3 Triliun di 2025
|Baca juga: Jos! Bank Mandiri (BMRI) Setor Dividen Rp225 Triliun dalam 25 Tahun Terakhir
|Baca juga: OJK: Fundamental Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Solid di Tengah Multipolarisme Global
“Diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas. OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, pelaku industri, dan para stakeholder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” tuturnya.
Dalam kerangka tersebut, OJK menyiapkan delapan rencana aksi utama, salah satunya adalah kebijakan peningkatan porsi free float saham dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Langkah ini, menurut Kiki, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas sekaligus transparansi emiten.
Selain itu, OJK juga akan mendorong pengungkapan ultimate beneficial owner atau UBO, memperluas keterbukaan data tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas satu persen, serta melanjutkan agenda demutualisasi bursa efek.
Agenda reformasi lainnya mencakup penguatan penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola, khususnya pada emiten pendalaman pasar modal secara terintegrasi, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
