Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat Long-Term Foreign-and Local-Currency Issuer Default Ratings PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) di ‘BB+’ dan Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘AA(idn)’. Outlook adalah Stabil.
Pada saat yang sama, Fitch menilai national long-term senior unsecured noted at ‘AA(idn)’:
Seri A: Rp890,6 miliar pada 7,0% jatuh tempo Juli 2025; dan Seri B: Rp791,6 miliar pada 7,8% jatuh tempo Juli 2027.
Fitch juga telah menaikkan Profil Kredit Standalone menjadi ‘b+’ dari ‘b’ pada peningkatan profil keuangan.
Peringkat Nasional ‘AA’ menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar yang melekat hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.
|Baca juga: Fitch Turunkan Outlook Mayora (MYOR) Jadi Negatif
Fitch mengklasifikasikan PPA sebagai entitas terkait pemerintah (GRE) dan menggunakan pendekatan peringkat top-down. Hal ini mencerminkan hubungan yang kuat antara PPA dengan pemerintah Indonesia (BBB/Stabil) dan insentif bagi pemerintah untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada entitas tersebut. Ini mengarah pada kemungkinan besar dukungan pemerintah yang luar biasa untuk PPA, jika diperlukan.
National long-term senior unsecured notes PPA dinilai pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang PPA, sejalan dengan kriteria Fitch, karena notes tersebut merupakan kewajiban langsung, tidak subordinasi, tanpa jaminan dari PPA dan peringkat pari passu dengan semua obligasi tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya. kewajiban PPA.
PPA adalah perseroan terbatas tanpa pengalihan tanggung jawab otomatis kepada pemerintah jika terjadi pembubaran. Penilaian Fitch terutama mencerminkan kepemilikan penuh negara dan pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap kegiatan operasional dan keuangan PPA. Fitch berharap kontrol pemerintah tetap utuh bahkan setelah proposal pemecahan saham – Danareksa untuk memiliki saham Seri B – karena pemerintah mempertahankan kepemilikan de facto terlepas dari pembagian saham. Keputusan besar rapat umum pemegang saham tunduk pada persetujuan pemerintah dengan memberikan saham Seri A (Dwiwarna).
Penilaian tersebut dibuktikan dengan suntikan modal pemerintah sebesar Rp6,0 triliun sejak 2004 (1,5x dari total utang pada 2021) sebagai dukungan pendanaan. Selain itu, tidak ada batasan peraturan tentang dukungan pemerintah, yang mendukung kemungkinan dukungan pemerintah di masa mendatang, jika diperlukan. Pemerintah telah mengalihkan kepemilikan minoritas di lima entitas ke PPA, memperkuat struktur permodalan PPA – rasio kewajiban/aset adalah 34% pada tahun 2021, turun dari 62% pada tahun 2020. Selain itu, dukungan peraturan memberikan PPA lingkungan operasi yang stabil tanpa persaingan pasar yang signifikan.
PPA merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk mengelola restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengelolaan kredit bermasalah (NPL) sektor perbankan. Tidak ada pengganti segera untuk restrukturisasi BUMN dan pengelolaan NPL. Oleh karena itu, Fitch memandang bahwa default PPA akan membahayakan rencana pemerintah pada peran kebijakan ini sampai batas tertentu. Meski begitu, NPL saat ini di bawah pengelolaan PPA berukuran kecil, yang membatasi penilaian Fitch.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
