Fitch Downgrade Peringkat Agung Podomoro Land (APLN) Jadi C

Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings telah menurunkan Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating (IDR) PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) pengembang yang berbasis di Indonesia menjadi ‘C’ dari ‘CCC-‘.

Fitch juga telah menurunkan peringkat surat utang APLN senilai US$300 juta 5,95% yang jatuh tempo Juni 2024 menjadi ‘C’, dari ‘CCC-‘, dengan Peringkat Pemulihan ‘RR4’. Surat utang tersebut diterbitkan oleh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh APLN, APL Realty Holdings Pte. Ltd., dan dijamin oleh APLN dan beberapa anak perusahaannya. Semua peringkat telah dihapus dari Rating Tonton Negatif, yang ditempatkan pada 14 Juli 2023.

“Penurunan peringkat mengikuti pengumuman APLN bahwa penawaran tender akan dilanjutkan sesuai dengan pemenuhan persyaratan dalam memorandum penawaran. Kami percaya bahwa penawaran tender tersebut merupakan suatu distressed debt exchange (DDE), karena transaksi tersebut akan menyebabkan pengurangan persyaratan yang material dan, menurut pandangan kami, dilakukan untuk menghindari gagal bayar,” tulis Fitch dalam keterangan resminya.

|Baca juga: Fitch Downgrade Peringkat Agung Podomoro Land (APLN) Jadi CCC-, Ini Alasannya

APLN mengatakan pada tanggal 25 Juli bahwa pihaknya menerima tender yang sah atas wesel bayar sebesar US$168 juta (56% dari wesel yang beredar) dan persetujuan yang sah untuk menghapus pembatasan material pada 79% dari wesel yang beredar. Persyaratan partisipasi minimal 65% telah ditiadakan oleh perusahaan.

Fitch akan menurunkan IDR APLN menjadi ‘Restricted Default’ (RD) setelah menyelesaikan DDE, dan menilai kembali peringkat sejalan dengan struktur permodalan pasca-restrukturisasi.

Penawaran tender merupakan pengurangan material dalam persyaratan, karena mengusulkan untuk membeli kembali wesel seharga US$600 per US$1.000 dan sedang digabungkan dengan permintaan persetujuan untuk menghapus perjanjian pembatasan utama. APLN telah menandatangani jaminan senilai Rp1,8 triliun (sekitar US$120 juta), pinjaman jembatan 18 bulan dari bank lokal yang akan digunakan untuk mendanai penawaran tersebut.

Fitch memperkirakan prapenjualan bersih terkonsolidasi, tidak termasuk penjualan massal, akan turun sekitar 10% menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2023 (2022: Rp1,7 triliun), didorong oleh peningkatan pembatalan. Pembatalan tetap tinggi di 1H23 meskipun telah melambat dari puncaknya di kuartal IV/2022. Presales dapat menurun lebih jauh dari ekspektasi kami jika pembatalan tidak normal pada semester II/2023 atau jika APLN gagal meluncurkan proyek baru. Mayoritas pembatalan terjadi di dua proyek terbesar APLN, Podomoro City Medan dan Podomoro Park Bandung.

Likuiditas perusahaan induk (holdco) APLN akan tetap berada di bawah tekanan bahkan jika penawaran tender berhasil mengurangi total utang. Holdco kemungkinan besar harus bergantung pada dividen yang lebih tinggi dari anak perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahun ini, bahkan saat arus kas mengetat di tengah melemahnya presales. Pasalnya, holdco tidak lagi mendapat keuntungan dari pendapatan sewa (2022: Rp222 miliar) setelah penjualan mal Central Park tahun lalu.

Penyelesaian penawaran tender akan mengurangi, tetapi tidak menghilangkan, risiko pembiayaan kembali dalam 12-18 bulan ke depan. Ketika penawaran tender selesai, APLN akan memiliki surat utang tanpa jaminan sekitar US$132 juta yang akan jatuh tempo pada Juni 2024. APLN memiliki dua properti tanpa jaminan senilai sekitar Rp3,1 triliun (sekitar US$200 juta), berdasarkan saham perusahaan. “Kami yakin aset ini dapat dijual atau dijadikan jaminan terhadap pinjaman baru, untuk melunasi sisa uang kertas dolar AS. Namun, kepemilikan sebagian APLN atas aset-aset ini membuat kedua opsi ini berisiko eksekusi material,” jelas Fitch.

Fitch tidak lagi menerapkan Kriteria Peringkat Parent and Subsidiary Linkage (PSL) untuk menilai hubungan antara APLN dan induk mayoritasnya, PT Indofica, sebuah perusahaan swasta yang dikendalikan oleh CEO Agung Podomoro Group. Peringkat APLN didorong oleh penawaran tender dan concurrent consent solicitation yang merupakan DDE.

Editor: Achmad Aris