Media Asuransi, JAKARTA – DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengusut dugaan manipulasi harga saham yang terjadi pada sejumlah emiten baru di pasar modal Indonesia. Permintaan ini muncul setelah adanya lonjakan harga saham yang dinilai tidak wajar dalam waktu singkat usai penawaran umum perdana (IPO).
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan adanya perusahaan yang baru melantai di bursa dengan harga awal Rp200, namun melonjak hingga Rp8.000 hanya dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan. Ia menilai kenaikan tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.
|Baca juga: OJK Perketat PAYDI, Bos Allianz Life Indonesia: Baik bagi Industri Asuransi Secara Keseluruhan
|Baca juga: OJK Genjot Free Float Saham hingga 15% untuk Perdalam Pasar Keuangan
“Ada perusahaan yang dia baru go public Rp200, terus naik lagi jadi Rp8.000 dalam waktu 2-3 bulan. Nah ini saya mau tanya, pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di OJK sudah tahu, perusahaannya siapa itu? Nah ini perusahaan ini bagaimana?” kata Mekeng, dalam rapat kerja dengan pimpinan OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Mekeng, lonjakan harga tersebut mengindikasikan adanya praktik ‘saham gorengan’ yang berpotensi merugikan investor serta merusak kredibilitas pasar modal. Ia meminta OJK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pergerakan saham yang dinilai anomali tersebut.
“Ini nggak masuk akal, tiga bulan harga Rp200 jadi Rp8.000,” tegasnya.
|Baca juga: IHSG Masuk Fase Distribusi, Mirae Asset Sekuritas Peringatkan Risiko Stagflasi
|Baca juga: Biaya Asuransi Melonjak saat Pemilik Kapal Wajib Dapat Izin dari Iran untuk Melintasi Hormuz
|Baca juga: OJK Catat Pembiayaan Program Prioritas Pemerintah Capai Rp177,38 Triliun hingga Januari 2026
Ia juga menyoroti lonjakan kapitalisasi pasar emiten tersebut yang disebut meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp3 triliun. Kondisi ini, kata dia, berpotensi dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari sektor perbankan.
“Nah ini kan udah double jadinya. Di pasar modal dibobol, di perbankan dia bobol. Pertanyaan saya, apakah di OJK tidak ada bagian yang mengawasi itu?” ujarnya.
Lebih lanjut, Mekeng menilai, praktik tersebut berkaitan dengan rendahnya porsi saham beredar di publik atau free float. Ia menyebut kondisi itu kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengerek harga saham melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter).
“Ini sangat merusak pasar kita. Karena mestinya harga yang listed itu yang tercepat, bukan mencerminkan kesehatan dari perusahaan itu, kapasitas segala macam dari perusahaan itu ada di situ,” jelasnya.
|Baca juga: JMA Syariah Berpotensi Terlambat Sampaikan Laporan Keuangan Audit 2025, Ada Apa?
|Baca juga: Bos AAUI Sebut Digitalisasi Bakal Topang Jalur Keagenan dan Bancassurance di 2026
|Baca juga: Pulihkan Harga Minyak, Program Asuransi AS untuk Kapal di Selat Hormuz Siap Meluncur
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, pihaknya menyadari tantangan dalam memenuhi ketentuan batas minimum free float. Namun, OJK berkomitmen untuk meningkatkan batas tersebut secara bertahap, khususnya bagi perusahaan yang akan melakukan IPO.
“Kita menyadari tidak mudah untuk memenuhi 15 persen ini, tetapi misalnya untuk IPO baru kita wajibkan mereka 15 persen. Tetapi kemudian penyesuaiannya dari mulai tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya,” kata Friderica.
Ia menambahkan OJK juga menyiapkan kebijakan keluar (exit policy) bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. “Apabila tidak memenuhi akan kita berikan exit policy yang dapat diterima juga,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
