Rencana Emisi Obligasi Rp750 Miliar Tamaris Hidro Diperingkat idAAA(sf)

Media Asuransi, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menetapkan peringkat final “idAAA(sf)” terhadap rencana penerbitan Obligasi I Tahun 2022 PT Tamaris Hidro (TMHD) dengan nilai maksimum Rp750,0 miliar. 

Dana obligasi yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang bank sindikasi. Obligasi ini didukung oleh fasilitas kredit subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII, idAAA/stabil). 

Melalui keterangan resminya, Pefindo memaparkan bahwa efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan obligor Indonesia lainnya adalah superior. Akhiran (sf) memiliki makna peringkat atas transaksi keuangan terstruktur. 

|Baca juga: Berencana Emisi Obligasi Rp750 Miliar, Peringkat Tamaris Hidro Ditetapkan idAAA(sf)

Peringkat instrumen mencerminkan struktur obligasi yang sangat kuat dan kekuatan keuangan SMII yang superior. Peringkat dibatasi oleh perlindungan arus kas TMHD yang moderat. Peringkat instrumen dapat diturunkan jika peringkat perusahaan penguat kredit (credit enhancer) diturunkan atau jika TMHD menggunakan fasilitas non-revolving penguat kredit melebihi dari yang diharapkan, sehingga fasilitas yang tersisa dianggap tidak sepadan dengan tingkat perlindungan untuk peringkat yang diberikan. 

Para pemegang obligasi terpapar risiko kerugian, mereka mungkin saja tidak mendapatkan pembayaran pokok dan/atau kupon secara tepat waktu atau penuh jika terjadi penurunan yang signifikan dalam output pembangkitan TMHD, yang berdampak pada berkurangnya arus kas masuk yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban obligasi. 

Pefindo memandang risiko tersebut dimitigasi dengan usulan transaksi yang dilindungi oleh fasilitas kredit subordinasi dari SMII sebagai credit enhancer, mekanisme cash flow waterfall, dan dana penyisihan untuk pelunasan pokok dan kupon obligasi. 

Berdasarkan stress test yang dilakukan, Pefindo memproyeksikan TMHD akan menambah utang pada tahun 2028 untuk membayar fase terakhir dari obligasi yang diusulkan jika penurunan yang signifikan terjadi. Dalam kondisi tersebut, Pefindo mengantisipasi TMHD akan memanfaatkan sebagian dari fasilitas subordinasi SMII selama periode tersebut untuk memitigasi risiko pembiayaan kembali berdasarkan struktur transaksi yang diusulkan. 

|Baca juga: Grup Modalku Raih Pendanaan Seri C+ US$144 Juta

Pefindo juga berpandangan bahwa transaksi ini memiliki profil perlindungan arus kas yang kuat, didukung oleh sisa fasilitas kredit subordinasi dari SMII yang cukup besar jika digunakan. Mekanisme cash waterfall juga memastikan bahwa arus kas masuk yang dikumpulkan akan menjadi prioritas pembayaran kupon obligasi dan utang bank. 

Komitmen TMHD untuk menyediakan dana pelunasan kupon obligasi sebesar satu kali dan untuk sepenuhnya pembentukan pokok obligasi tiga bulan sebelum jatuh tempo akan menambah bantalan untuk pembayaran utang tersebut. TMHD merupakan perusahaan induk investasi untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro. TMHD secara aktif mencari lokasi potensial untuk pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro, mengembangkan proyek greenfield dan brownfield, dan mengakuisisi pembangkit listrik. 

Saat ini, portofolio pembangkit listrik TMHD mencakup 10 perusahaan yang beroperasi dengan total kapasitas 100,8 megawatt (MW) dan dua lokasi yang sedang dibangun dengan total kapasitas 17 MW. Dari sisi kapasitas terpasang berdasarkan jenisnya, pembangkit listrik mini hidro mencapai 70,2%, sedangkan sisanya pembangkit listrik tenaga air (29,8%). 

TMHD juga memiliki perusahaan afiliasi yang menyediakan jasa konstruksi dan operasi dan pemeliharaan untuk proyek-proyek TMHD. Per 30 Juni 2021, pemegang saham terdiri dari PT Tatajabar Sejahtera (85%), bagian dari Grup Salim, dan PT Tamaris Hijau Lestari (15%). 

Sebagai credit enhancer, SMII didirikan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan proyek dan mempromosikan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). SMII sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.