Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo, mendorong semua instansi terkait yang terlibat dalam persiapan menghadapi arus perjalanan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perencanaan yang lebih rinci.
Ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dari pengalaman pada Nataru tahun sebelumnya. Diharapkan bahwa perencanaan dan langkah antisipasi oleh pihak terkait pada Nataru tahun ini dapat berjalan dengan lancar.
“Sekitar 20 persen dari pergerakan orang secara nasional terdapat di Jawa Timur, yang setara dengan 27 juta jiwa atau sekitar 60 hingga 70 persen dari penduduk Jawa Timur berdasarkan survei Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, semua instansi seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan Korlantas Polri perlu bekerja keras,” ungkap Sudewo, yang dikutip dari laman resmi DPR pada Sabtu, 9 Desember 2023.
|Baca juga: Segera Pesan, Tiket Kereta Api Periode Libur Natal Masih Tersedia
Sementara itu, Sudewo juga memberikan tanggapan terhadap paparan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pemerintah telah merencanakan dengan baik untuk persiapan Nataru agar berjalan lancar.
“Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih dalam. Contohnya, penentuan titik-titik yang rentan terhadap bencana banjir atau longsor. Diperlukan skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan tersebut dapat melalui jalan provinsi, jalan kabupaten, atau bahkan jalan desa. Apakah kondisi jalan-jalan tersebut sudah siap atau belum, serta sudah ada simulasi terhadap kemungkinan ini?” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sudewo juga mempertanyakan langkah antisipasi instansi pemerintah terkait terhadap tempat-tempat yang termasuk dalam kriteria rawan terjadinya kecelakaan.
“Bagaimana cara mengantisipasi atau meminimalisir kecelakaan di tempat-tempat tersebut? Karena pada saat Nataru, volume lalu lintas akan meningkat secara signifikan. Sudahkah ada antisipasi dan koordinasi dengan pihak Korlantas atau Basarnas? Ini juga perlu ditelaah lebih lanjut mengingat implementasinya belum terlihat. Bagaimana situasinya pada puncak arus sampai awal Januari 2024,” tutup Sudewo.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
