Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech).
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyatakan telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut. “Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” kata Budi dikutip dari laman resmi kominfo.go.id. Minggu, 7 Januari 2023.
Seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK. “Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” ungkap Menkominfo.
|Baca juga: Wamenkominfo Sebut Perlu Adanya Kebijakan AI Hingga Level Praktis
Menurut Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.
“Kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
“Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu MenPANRB, Azwar Annas, menyatakan bahwa peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.
“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” ungkapnya.
Azwar Anas merinci sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional, serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
