1
1

Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Layanan dan Biaya Haji di 2025

Ilustrasi. | Foto: Freepik

Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan mendorong peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji di 2025. Sri Wulan menekankan pentingnya perbaikan dalam biaya perjalanan ibadah haji dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Hal itu ia utarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

|Baca juga: IFG Rombak Susunan Direksi dan Komisaris Askrindo

|Baca juga: Sri Mulyani: Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, hingga Reasuransi Tetap Dapat Fasilitas PPN 0%

Mengutip laman resmi DPR, Jumat, 3 Januari 2025, Sri Wulan mendukung arahan Presiden untuk menurunkan biaya perjalanan haji, namun menegaskan penurunan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.

Ia menyoroti perlunya persiapan matang mengantisipasi keterlambatan perjalanan dan pelayanan di Arab Saudi, termasuk akomodasi check-in dan check-out yang kerap menjadi kendala. Dirinya juga meminta evaluasi terhadap kerja sama dengan maskapai penerbangan guna menghindari insiden keterlambatan dan permasalahan kepulangan jemaah seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, Sri Wulan menyoroti kualitas makanan bagi jemaah yang dinilai kurang memadai, terutama bagi jemaah lansia. Ia mengusulkan kerja sama langsung dengan pihak hotel untuk memastikan makanan tetap segar dan layak konsumsi.

Sri Wulan turut meminta Kementerian Agama untuk menyampaikan rincian komponen biaya haji secara transparan. Ia menekankan perlunya penjelasan menyeluruh mengenai perubahan jumlah komponen biaya dari tahun ke tahun agar tidak membebani jemaah.

|Baca juga: Anak Usaha Wijaya Karya (WIKA), Wijaya Karya Realty, Digugat PKPU

|Baca juga: MDTV Media Technologies (NETV) Tingkatkan Modal Sejumlah Entitas Anak

DPR, lanjutnya, akan terus mengawasi agar realisasi layanan di lapangan sesuai dengan rencana yang disepakati. “Jangan sampai hanya terlihat bagus di rapat, tetapi realitasnya di lapangan jauh berbeda. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Sri Wulan.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Siap-Siap, Asuransi Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia Meluncur di 2025!
Next Post Howden Sebut Premi Asuransi Global Ambruk di 2024

Member Login

or