Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan bahwa komitmen politik (political will) pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting guna mencapai pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Wilayah Indonesia Timur masih memiliki banyak permasalahan kesehatan, seperti di Provinsi Maluku yang memiliki kesulitan tinggi dalam pemerataan akses kesehatan dikarenakan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau.
“Yang kemudian menjadi satu benang merah adalah apa yang disampaikan oleh Bappenas bahwa capaian pembangunan kesehatan kita memang dari 10 indikator 9 (diantaranya)) raportnya merah. Antara lain lima imunisasi dasar lengkap, kemudian stunting, angka perokok pada anak dan seterusnya, dan ternyata betul ya… kita menemukan pembenarannya di Provinsi Maluku ini,” ujar Netty dikutip dalam laman DPR, Senin, 17 Juli 2023.
|Baca juga: Papua Selatan Diharap Jadi Lumbung Pangan Nasional Indonesia Timur
Melihat permasalahan kesehatan di Maluku tersebut, Netty menilai perlunya atensi lebih dari pemerintah untuk bisa menuangkan program khusus dengan melihat wilayah geografis yang sulit dan anggaran yang terbatas yang dialami provinsi tersebut.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini didorong untuk dapat meningkatkan komunikasi aktif sehingga monitoring dan evaluasi program di daerah dapat dilakukan dengan maksimal.
Terlebih, di Maluku telah dibangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Johannes Leimena Ambon yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Indonesia Timur. RSUP tersebut, menurut Netty merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam upaya memeratakan akses kesehatan di Indonesia.
Terakhir, peran aktif masyarakat dalam menjalankan hidup bersih dan sehat juga dinilai penting. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat menerapkan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“(Catatan) yang keempat adalah bagaimana kepala daerah dan seluruh jajarannya mampu menggerakkan masyarakat. Karena masalah (kesehatan) itu ‘kan ada di masyarakat, kalau masyarakat nggak merasa itu adalah masalahnya, nggak akan selesai. Karena program itu kan hanya tertuang dalam selembar kertas, dalam visi misi gubernur, kepala daerah, tetapi ketika masyarakat merasa ini bukan masalahnya ya akhirnya itu yang terjadi,” tuturnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News