Media Asuransi, JAKARTA – Ratu Maxima melakukan kunjungan kerja di Indonesia sejak 24 hingga 27 November 2025. Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga, bertujuan memperkuat program kesehatan finansial, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperdalam kolaborasi penanganan fraud dan scam di Indonesia.
Di sela kunjungannya, Ratu Maxima mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas Indonesia dalam mempercepat inklusi dan kesehatan finansial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa diskusi bersama Ratu Máxima mencakup berbagai hal, mulai dari inklusi hingga perencanaan finansial jangka panjang.
“Jadi kalau mungkin, kalau skemanya itu pertama inclusion dulu, kedua terkait dengan literasi, pengetahuan mengenai perbankan, ketiga tentu mengenai produk perbankan itu sendiri di saving, dan yang berikut adalah financial health,” ujar Airlangga, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 27 November 2025.
|Baca juga: BTN Dapat Apresiasi Queen Máxima Berkat Program Bayar Cicilan Rumah dari Sampah
Ia menjelaskan bahwa Ratu Maxima memberikan penekanan khusus pada pentingnya edukasi masyarakat, bukan hanya agar memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara merencanakan keuangan yang sehat.
“Jadi Queen Maxima mengingatkan agar edukasi ke masyarakat tidak hanya terkait dengan mereka punya rekening, tetapi bagaimana mereka juga mempunyai planning yang sehat ke depan, terutama banyak program-program atau provide program yang terkait dengan pinjaman-pinjaman yang berisiko tinggi, termasuk pinjol dan yang lain,” ungkapnya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat pemantauan terhadap aktivitas pinjaman berisiko tinggi demi melindungi masyarakat dari jebakan utang.
“Sehingga monitoring pemerintah itu menjadi penting. Nah ini hal yang tentu akan kami dorong ke depan, terkait dengan financial health. Tentu kita punya Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), nanti kita tambahkan penugasannya bukan hanya inklusif, tetapi juga financial health,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kesehatan finansial masyarakat menjadi prioritas, terutama untuk mencegah kondisi di mana beban utang melampaui kemampuan keuangan.
|Baca juga: Ratu Maxima Kunjungi Indonesia untuk Perkuat Program Kesehatan Finansial
“Sehingga nanti masyarakat sudah punya saving, mengerti mengenai risiko terkait pinjaman, dan juga pemerintah melalui OJK bisa monitoring orang per orang, jangan sampai mereka over hutang. Jadi jangan sampai 50 persen penghasilannya sudah digunakan untuk pinjaman, sehingga itu tentu akan memberatkan masa depan mereka,” jelasnya.
Airlangga juga menyoroti fenomena masyarakat yang mulai menggerus tabungan akibat tingginya persentase cicilan pinjaman. Ia menyatakan bahwa kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengancam keberlanjutan keuangan rumah tangga. Hal itu terjadi ketika porsi pinjaman melebihi 50 persen dari pendapatan.
“Jadi artinya tabungan itu kan satu hal yang baik, tetapi yang kita khawatir hutangnya melebihi dari jumlah tabungan mereka, sehingga tidak sustain, itu yang dikhawatirkan,” tutup Airlangga.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
