Pernyataan Perry disampaikan dalam Diskusi Tingkat Tinggi bertema “Leveraging on Sukuk for Sustainable Finance” dan “Islamic Finance and Digitalization“, yang diselenggarakan BI bersama Islamic Development Bank (IDB), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Saudi Arabia Monetary Authority, yang juga merupakan side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia 2022, di Bali, 14 November 2022.
|Baca juga: Tren Suku Bunga Naik, Penjualan Sukuk Ritel 016 Melemah
Kelima strategi yang telah dirancang adalah: (i) mendorong komitmen bersama antar otoritas dan negara, (ii) mengembangkan/desain proyek hijau, (iii) mengembangkan struktur pembiayaan hijau, (iv) memperkuat komunikasi, dan (v) optimalisasi digitalisasi.
Pada kesempatan yang sama, Perry juga menekankan tiga hal penting terkait digitalisasi ekonomi syariah (eksyar) yaitu (i) Indonesia melalui Presidensi G20 telah melangkah ke depan melalui berbagai inisiatif digitalisasi, (ii) Implementasi sistem pembayaran lintas negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) antara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina menjadi terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan (iii) Digitalisasi akan terus didorong pada sektor ekonomi syariah, termasuk pasar sukuk serta bagi instrumen ZISWAF.
Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Arab Saudi, Fahad Al Mubarak. Menurutnya pasar ekonomi keuangan syariah yang besar memilki peluang yang perlu dimanfaatkan yaitu melalui penggunaan teknologi. Tentu ini masih perlu disadari besarnya tantangan yaitu inklusi keuangan.
Arab Saudi sebagai pasar terbesar ekonomi syariah sendiri telah mengembangkan pasar produk dan layanan syariah serta mengimplementasikan digitalisasi yang dimulai dari sektor keuangan. Dia berharap negara-negara lain dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui transformasi digital.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News