APBN Dorong Program Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat

KPR FLPP atau KPR Subsidi, merupakan program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan skema angsuran tetap selama 20 tahun. Sejak tahun 2010 hingga September 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan nilai FLPP yang disalurkan mencapai Rp104,8 triliun.

APBN selama ini telah dioptimalkan untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya yaitu untuk membantu MBR agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

|Baca juga: Transaksi Sekuritisasi KPR di Indonesia Masih Minim

Pada tahun ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut. Sampai dengan September 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 77% dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dana sebesar Rp30 triliun tersebut bersumber dari  APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun. Diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun. Adapun sisa kebutuhan dana diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF.

SMF sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, dalam program ini berperan penting sebagai  fiscal tools untuk meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.

Dalam menjalankan program ini, SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank-bank penyalur.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. “Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, karena dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu, 6 November 2022.