Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan dalam acara The Palm Oil Industrial Dialogue Between Indonesia and Malaysia, Kamis, 9 Februari 2023. Pertemuan tersebut membahas mengenai cara pengembangan industri sawit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto, dalam kesempatan berbicara juga mengatakan, jika pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui kebijakan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (B35).
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi sekaligus menghemat devisa US$10.75 miliar,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga juga mengatakan, dengan mengurangi 34,9 juta ton emisi Gas Rumah Kaca, hal ini juga akan mendukung transisi Indonesia menuju energi yang adil dan inklusif.
|Baca juga: Kelapa Sawit Masa Depan Perekonomian Indonesia
Menko Airlangga menuturkan salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam mendorong industri minyak sawit yakni fokus pada pengembangan petani kecil dengan meningkatkan penyerapan produk di dalam negeri serta mendorong percepatan hilirisasi.
Penguatan aspek keberlanjutan kelapa sawit melalui skema sertifikasi nasional yakni ISPO dan MSPO juga perlu terus dilakukan, terlebih saat ini Sekretariat CPOPC juga telah mengeluarkan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO).
Pemangku kepentingan domestik juga perlu untuk merumuskan strategi dalam mempertahankan harga remunerasi minyak sawit, mengingat sebagai kontributor pasokan minyak sawit global terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperoleh harga yang menguntungkan bagi berbagai pihak.
Serupa dengan penetapan harga, perluasan akses pasar dengan tetap memperhatikan prinsip selektif juga penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan keuntungan tersebut.
“Kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit, pertemuan ini sepakat untuk memanfaatkan keterlibatan dengan negara-negara pengimpor utama melalui dialog kebijakan,” ungkap Menko Airlangga.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
