Bank Indonesia Keluarkan Aturan Perlindungan Konsumen yang Baru

Media Asuransi – Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan ini diantaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen BI.

Aturan sebelumnya hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan Perlindungan Konsumen BI meliputi: a) Penyelenggara di bidang sistem pembayaran, b) Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang, c) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan d) Pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Rabu, 6 Januari 2021, mengatakan bahwa ketentuan yang baru ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 22 Desember 2020.

Neraca Dagang Kembali Surplus, Ini Respons Bank Indonesia

Menurut Erwin, penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. “Penguatan kebijakan Perlindungan Konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara Penyelenggara dengan Konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran,” katanya.

Dia jelaskan, pokok-pokok pengaturan yang disempurnakan dalam PBI ini antara lain meliputi: a) redefinisi konsumen dan penyelenggara, b) penyesuaian ruang lingkup perlindungan konsumen BI, c) penyempurnaan prinsip perlindungan konsumen, d) penguatan fungsi pengawasan melalui pengawasan perilaku penyelenggara dalam rangka Perlindungan Konsumen, fungsi edukasi, dan penanganan pengaduan, serta e) penguatan aspek-aspek perlindungan konsumen di era digital.

Erwin menambahkan, PBI ini mencabut PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498). Sementara itu, semua peraturan perundang-undangan BI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI No.16/1/PBI/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Edi