Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Kebijakan 25 bps

    Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7-days Repo Rate sebesar 25 basis points (0,25 persen) menjadi 6,00 persen. BI juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan menaikkan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung di Jakarta, 14-15 November 2018. “Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kenaikan suku bunga kebijakan tersebut juga untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, 15 November 2018.

   Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan, Bank Indonesia menaikkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata (konvensional dan syariah) dari dua persen menjadi tiga persen serta meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial/PLM (konvensional dan syariah) yang dapat direpokan ke Bank Indonesia dari dua persen menjadi empat persen, masing-masing dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Di bidang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar nol persen dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80-92 persen. “Ke depan, Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Perry Warjiyo.

     Gubernur Bank Indonesia juga menyatakan bahwa bank sentral akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan sehingga menurun menuju kisaran 2,5 persen PDB pada 2019. Bauran kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah diyakini akan dapat mengelola dampak perubahan ekonomi global sehingga perekonomian tetap berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. Edi