Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.
“Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) pada level 3,50 persen. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam jumpa pers bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin sore, 1 Agustus 2022.
|Baca juga: Menkeu: Perbaikan Perekonomian Domestik akan Terus Berlanjut
Dalam kesempatan itu, Ketua dan Anggota KSSK yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa, menyampaikan hasil Rapat Berkala KSSK III tahun 2022 pada Jumat, 29 Juli 2022, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Gubernur BI menegaskan bahwa pihaknya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.
Selain itu, BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun.
|Baca juga: Tertinggi 7 Tahun Terakhir, Inflasi per Juli 2022 Capai 4,94 Persen YOY
Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga.
Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama BI dan Kemenkeu, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.
BI juga melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif selama kuartal II/2022 dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan: (i) rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0 persen, (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94 persen, (iii) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 6 persen, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5 persen.
“Perbankan terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif melalui pemberian insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM serta memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), mulai berlaku sejak 1 Maret 2022 dengan besaran insentif akan ditingkatkan pada 1 September 2022. Sementara itu, kebijakan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) terus diperkuat untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial,” jelas Pery Warjiyo.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
