Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Aturan itu sebagai implementasi dari UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 yang mencakup pengawasan terhadap sektor fintech dan aset kripto.
Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). POJK 3/2024 diharapkan dapat membentuk ekosistem fintech yang terintegrasi dengan pendekatan berbasis aktivitas untuk mendukung inovasi, sambil memastikan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko yang efektif.
|Baca: Kementerian PUPR Kerahkan Bantuan Air Bersih di Lokasi Terdampak Banjir Sumbar
CEO Tokocrypto Yudhono Rawis menyambut baik aturan POJK 3/2024. Ia mengatakan regulasi ini merupakan langkah proaktif OJK dalam mempersiapkan program pengawasan kripto pada Januari 2025, saat proses masa transisi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah sepenuhnya selesai.
OJK diketahui saat ini tengah bekerja sama dengan badan/lembaga pemerintah lainnya, seperti Bappebti dan Bank Indonesia, membentuk tim transisi untuk mengelola peralihan pengawasan aset keuangan digital.
“Meski aturan ini belum merinci secara detail mengenai aset kripto, tetapi ini menunjukkan langkah positif OJK dalam menciptakan landasan untuk mengelola kemajuan kripto di bidang keuangan. Hal ini menandakan komitmen OJK mendorong inovasi dan perkembangan teknologi keuangan di Indonesia,” kata Yudho, dikutip dari keterangannya, Kamis, 14 Maret 2024.
Yudho berharap penerbitan POJK 3/2024 dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri aset kripto dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Diharapkan pula regulasi ini dapat mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Regulatory sandbox
Salah satu aspek penting dari POJK ini adalah penyempurnaan mekanisme regulatory sandbox, yang merupakan fasilitas untuk menguji dan mengembangkan teknologi keuangan yang inovatif. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab.
Hal itu dengan manajemen risiko yang baik, dan mengutamakan integritas pasar serta perlindungan konsumen. “Regulatory Sandbox menawarkan berbagai manfaat bagi industri aset kripto di Indonesia,” tuturnya.
|Baca juga: Oona Indonesia Pastikan Penuhi 20% Dana Jaminan dari Modal DIsetor
“Memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk mengembangkan produk dan layanan baru di bidang aset kripto dengan aman dan terukur serta memfasilitasi eksperimen dan pengujian teknologi baru dalam industri aset kripto,” tambah Yudho yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo).
Lebih lanjut, Yudho menjelaskan, regulatory sandbox OJK memungkinkan uji coba perdagangan aset kripto dengan underlying aset lain, seperti emas dan komoditas lainnya di Indonesia.
Selain itu, pengembangan platform perdagangan aset kripto yang terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional adalah salah contoh bagaimana regulatory sandbox OJK dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia.
“Investor dapat membeli dan menjual aset kripto dengan mudah melalui platform yang sama dengan yang mereka gunakan untuk bertransaksi dengan aset tradisional,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
